Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab: Imarah dan Khilafah

Bagian Kelima Urusan-Urusan Qadhaiyah

Imarah dan Khilafah

Kitab Pertama

Bab I Hukum-Hukum Membentuk Pemerintahan


2096. “Membentuk jabatan imamah adalah tugas yang difardhukan atas umat.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2097. “Diperlukan adanya seseorang kepala negara bagi seluruh ummat Islam di dunia dan tidak dibolehkan mereka mengangkat dua orang untuk mengendalikan mereka dalam suatu masa; baik yang diangkat itu dapat bekerja sama atau tidak.”

Hukum ini disepakati para imam yang empat.

Ibnu Khaldun telah membahas masalah ini dalam bukunya Al Muqaddimah.1

2099. “Khilafah boleh menunjukkan penggantinya.”

Hukum ini mereka sepakati, sebagai yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq.

2100. “Tidak boleh seorang perempuan diangat menjadi kepala negara; tidak boleh orang kafir; tidak boleh anak kecil yang belum sampai umur dan tidak boleh yang gila.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2101. “Orang yang diangkat oleh kepala negara, sah pengangkatannya dan hukum-hukum yang mereka tetapkan harus dijalankan.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2102. “Rakyat wajib mengangkat kepala negaranya dan tidak boleh sesuatu masyarakat dibiarkan tidak berpemerintahan.”

2103. “Rakyat wajib mentaati imamnya, terkecuali pada pekerjaan maksiat.”

Hukum ini disepakati segenap ulama.

2014. “Tidak boleh kita menentang pemerintah atau kepala negara selama mereka belum melakukan kekufuran yang nyata.”

Demikian pendapat jumhur ulama. Setengah ulama membolehkan, bahkan mewajibkan rakyat menentang kepala negara yang zalim, walaupun belum nyata kufurnya.

2015. “Kita wajib bersabar terhadap kecurangan-kecurangan penguasa: jangan segera mengadakan perlawanan serta kita wajib menyampaikan kritik-kritik kepada mereka.”

Hukum ini disepakati oleh para ulama.

2106. “Kepala negara wajib membela dan memberi perlindungan kepada rakyat serta menyelesaikan segala rupa kemaslahatan mereka, baik mengenai dunia maupun akhirat.” Segenap ulama bersepakat menetapkan hukum ini.

1 Kami cenderung kepada pendapat Ibnu Khaldun. i.h.

(Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab. PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 2001. Hal. 516-517)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: