Archive for the ‘Buku’ Category

POLITIK DAN KEBANGKITAN

Sebuah catatan yang kutulis sebagai pengantar edisi terjemahan kitab Afkaar Siyaasiyyah karya Syaikh ‘Abdul Qadiim Zalluum, diterbitkan oleh Penerbit Quwwah pada bulan Maret 2017 M.
POLITIK DAN KEBANGKITAN
(Pengantar Penerbit Quwwah)
 
Buku Pemikiran Politik Islam ini adalah terjemahan Political Thoughts, yang aslinya merupakan kitab berbahasa Arab berjudul Afkâr Siyâsiyyah karya Syaikh ‘Abdul Qadîm Zallûm –rahimahullâh. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia pernah diterbitkan oleh Penerbit Al-Izzah, Bangil. Meski tidak banyak, beberapa perbaikan kami lakukan. Pembagian tema yang sebenarnya tidak ada di kitab aslinya, kami tambahkan untuk memudahkan pembaca memilih bagian mana yang lebih dulu akan dibacanya, meski semua bagian tetap penting. Lebih dari itu, kami tertarik untuk menerbitkan kembali buku ini mengingat saat ini gairah kembali kepada Islam mulai kembali tampak dengan gegap gempita, dan buku ini sangat penting untuk memberi tambahan asupan pemikiran dan agenda ke depan umat Islam, yaitu menyempurnakan usaha membangkitkan kembali peradaban Islam. Melalui kata pengantar ini, kami ingin sedikit mengulas kaitan buku ini dengan agenda besar itu.
 
Kita, kaum muslimin yang ditakdirkan hidup pada masa kemunduran dunia Islam, sudah punya jawaban apabila disodori pertanyaan mengapa saat ini umat Islam terpuruk? atau bagaimana caranya membangkitkan umat Islam kembali? Semuanya sepakat, pernyataan Imam Malik berikut ini cocok untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Beliau pernah menyatakan: lan yashluha âkhiru hadzihil ummah illâ bimâ shaluha bihi awwaluhâ ‘tidak akan baik generasi penerus umat ini kecuali dengan sesuatu yang menjadikan generasi pertamanya baik’.
 
Praktisnya, bila kita menerjemahkan pernyataan Imam Malik yang masyhur tersebut untuk menjawab dua pertanyaan di atas, kita akan mendapatkan jawaban yang terang bahwa: umat Islam saat ini terpuruk adalah karena tidak menjalankan sesuatu yang dahulu dijalankan oleh generasi pertama umat ini. Juga: cara membangkitkan umat Islam kembali adalah dengan cara menjalankan lagi sesuatu yang dahulu pernah dijalankan oleh generasi pertama umat ini. Tidak ada muslim yang memahami agamanya, yang akan menolak pernyataan tersebut.
 
Hanya saja, apa tepatnya “sesuatu yang dahulu dijalankan oleh generasi pertama umat ini” tersebut? Apa yang dulu pernah diamalkan oleh para Sahabat Nabi namun tidak diamalkan oleh umat Islam sekarang ini? Apabila pertanyaan ini diajukan kepada Syaikh ‘Abdul Qadîm Zallûm, dan kita minta beliau untuk menyebut satu kata saja, barangkali beliau akan memilih: politik. Setidaknya itulah yang tergambar setelah kita membaca tuntas buku Afkâr Siyâsiyyah yang terjemahannya sekarang ada di tangan pembaca ini.
 
Mengapa politik? Dan apa hubungannya dengan kebangkitan? Sedikit kita menoleh jauh ke belakang, ke zaman generasi terbaik umat ini, generasi para Sahabat, dengan bertanya: Siapa sahabat terbaik Rasulullah? Apabila kita hanya dibolehkan menyebutkan empat nama, mereka tentulah Abû Bakr ash-Shiddîq, ‘Umar al-Farûq, ‘Utsmân Dzû an-Nûrayn, serta ‘Alî Abû Turâb–semoga Allah meridhai mereka semua. Masing-masing dari mereka pernah menjadi pemimpin politik pada zamannya, meneruskan kepemimpinan politik Rasulullah. Itu karena, pasca-hijrah, Rasulullah sendiri adalah kepala negara. Negara adalah institusi politik paling terang dan paling berwenang. Adapun mengenai peristiwa hijrah, mustahil ada pengamat sejarah yang menolak bahwa hijrah itulah titik-tolak kebangkitan dan kejayaan kaum muslimin.
 
Karena mengubah kedudukan Rasulullah yang semula hanya sebagai ‘rakyat jelata’ menjadi pemimpin politik tertinggi di Madinah, maka hijrah dengan lugas terbaca sebagai aktivitas sekaligus peristiwa politik. Oleh karena hijrah itu sendiri juga menjadi titik-tolak kebangkitan kaum muslimin, maka amal politik ini juga tak terelakkan untuk disebut sebagai pangkal kebangkitan kaum muslimin. Di sinilah politik dan isu kebangkitan bertemu.
Maka tidak heran, Syaikh ‘Abdul Qadîm Zallûm, ulama aktivis yang namanya juga tercatat sebagai penulis buku Kayfa Hudimat al-Khilâfah (Bagaimana Khilafah Diruntuhkan) ini menunjuk Baca lebih lanjut

Penjelasan Syaikh Nâshiruddîn al-Albânî Mengenai Hadis Safînah tentang Khilafah Tiga Puluh Tahun

Penjelasan Syaikh Nâshiruddîn al-Albânî Mengenai Hadis Safînah tentang Khilafah Tiga Puluh Tahun

Hadis Safînah dimaksud dalam hal ini adalah:

الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تكون بعد ذلك ملكا

Khilâfah adalah tiga puluh tahun, kemudian setelah itu menjadi mulk (kerajaan)

 

Syaikh Nâshiruddîn al-Albâni rahimahullâh mengomentari hadis ini sebagai berikut:

“Dikeluarkan oleh Abû Dâwud (4646, 4647), at-Tirmidzî (2/35), ath-Thahâwî di dalam Musykilul Âtsâr (4/313), Ibnu Hibbân di dalam Shahîhnya (1534, 1535 – mawârid), Ibnu Abû ‘Âshim di dalam as-Sunnah (q. 114/2), al-Hâkim (3/71, 145), Ahmad di dalam al-Musnad (5/220, 221), ar-Rûyânî di dalam Musnadnya (25/136/1), Abû Ya’lâ al-Mûshilî di dalam al-Mafârîd (3/15/2), Abû Hafsh ash-Shyrfî di dalam Hadîtsnya (q. 261/1), Khaitsamah ibn Sulaimân di dalam Fadhâilush Shahâbah (3/108-109, ath-Thabrânî di dalam al-Mu’jam al-Kabîr (1/8/1), Abû Nu’aim di dalam Fadhâilush Shahâbah (2/261/1), al-Baihaqî di dalam Dalâilun Nubuwwah (j. 2) dari beberapa jalan melalui Sa’îd ibn Jumhân dari Safînah Abû ‘Abdurrahmân Mawlâ Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wasallam, ia berkata: Lalu ia menyebutkannya secara marfû’.

Baca lebih lanjut

Tafsir al-Mishab Surat al-Baqarah Ayat 41*

Hai Rasul, janganlah hendaknya engkau disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekafiran, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: “Kami telah beriman” padahal hati mereka belum beriman; dan di antara orang-orang Yahudi. Mereka amat suka mendengar kebohongan-kebohongan dan amat suka mendengar perkataan-perkataan dari orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka mengubah perkataan-perkataan setelah berada pada tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah.” Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali engkau tak dapat menolak sesuatu pun dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Baca lebih lanjut

BAGAIMANA MENDIRIKAN NEGARA ISLAM

Assalaamu’alaikum.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Berikut adalah salah satu bagian dari buku “Sistem Pemerintahan Islam”, yang merupakan terjemahan karya Syaikh Taqyuddin al-Nabhani -rahimahullaah. Bagian ini memaparkan bagaimana upaya mendirikan sebuah negara Islam menjadi hal yang niscaya.

BAGAIMANA MENDIRIKAN NEGARA ISLAM

Sesungguhnya kekuatan pemikiran Islam yang terikat dengan tata operasinya (thariqah) cukup untuk mendirikan Negara Islam dan mewujudkan kehidupan yang islami. Jika pikiran ini telah meresap ke dalam hati, merasuk dalam jiwa, dan memfisik di tengah umat Islam, maka pikiran itu akan menjadikan Islam hidup yang bekerja di tengah kehidupan. Akan tetapi, sebelum mendirikan Negara Islam, kerja besar ini harus disempurnakan dan perjuangan keras harus dicurahkan dengan segenap tenaga demi terwujudnya kehidupan yang islami.

Oleh karena itu, untuk menjadikan Negara Islam berdiri tidak cukup dilakukan dengan hanya kesenangan dan harapan; tidak cukup dengan semangat dan cita-cita mewujudkan kehidupan Islam. Ada satu hal yang paling penting dan harus dilaksanakan, yaitu membuat hipotesa yang tepat tentang kendala-kendala besar yang menghadang gerak Islam. Hipotesa ini dibuat sejauh mana kemungkinan umat Islam mampu menghilangkannya.

Umat Islam juga harus diingatkan tentang beratnya konsekwensi yang selalu mengincar orang-orang yang membangkitkan Islam untuk tujuan ini. Pandangan para pemikir harus diarahkan dengan pandangan khusus menuju tanggung jawab maha besar. Setiap pemikir memberikan sumbangan pemikiran tentang masalah yang sama. Sehingga, ucapan dan tindakan berjalan seiring di jalan yang sama dengan penuh kesadaran, kehendak, kepastian, dan kedinamisan. Orang-orang yang berjalan di jalan yang memperjuangkan perwujudan kehidupan Islam adalah orang-orang yang memahat jalan di batu padas yang sangat keras. Akan tetapi, dengan adanya cangkul mereka yang tajam dan besar, maka itu menjadi jaminan yang, insyaallah, mampu memecahkan batu padas. Mereka adalah orang-orang yang berjuang menyelesaikan persoalan yang sangat rumit. Akan tetapi, karena adanya kelembutan dan kejelian mereka, maka demikian itu menjadi jaminan kebaikan pemecahan persoalan itu. Mereka adalah orang-orang yang bertabrakan dengan peristiwa-peristiwa besar, akan tetapi mereka, insyaallah, akan mampu mengalahkannya dan mereka tidak akan menyimpang dari jalan mereka. Karena, jalan yang ditempuh adalah jalan yang pernah dilalui Rasul. Mereka merambah jalan yang lurus yang akan memberikan hasil yang pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemenangan pasti terwujud dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jalan ini adalah jalan yang sekarang ini harus dilalui kaum muslimin dengan sangat hati-hati. Dalam melangkahkan kakinya harus meneladani Rasul dengan tepat dan berjalan lurus sesuai dengan ayunan langkah-langkah beliau, sehingga jalan pengemban dakwah tidak terpeleset. Mengapa? Karena setiap kesalahan dalam analogi dan setiap penyimpangan jalan akan menyebabkan ketergelinciran dalam berjalan dan sakit dalam berbuat.

Oleh karena itu, mengadakan muktamar-muktamar tentang khilafah bukanlah jalan yang dapat mengantarkan pada pembentukan Negara Islam. Upaya menyatukan negara-negara bangsa yang memerintah bangsa-bangsa Islam bukanlah sarana yang menjadikan Negara Islam. Piagam atau deklarasi yang dikeluarkan oleh berbagai muktamar bangsa-bangsa Islam bukanlah bentuk perwujudan yang mampu menciptakan kehidupan yang islami. Semua itu dan yang sejenisnya bukanlah jalan (thariqah). Itu hanyalah hiburan-hiburan yang sedikit menyegarkan jiwa kaum muslimin, lalu semangat muktamar itu lambat laun menjadi kosong (padam) dan setelah itu duduk-duduk santai tanpa melakukan aktifitas nyata. Lebih dari itu, semuanya adalah jalan yang bertentangan dengan thariqah Islam.

Jalan (thariqah atau tata laksana) satu-satunya untuk mendirikan Negara Islam hanyalah mengemban dakwah Islam dan berbuat nyata dalam upaya mewujudkan kehidupan yang islami. Demikian ini menuntut pembentukan Negara Islam menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena, umat Islam adalah satu. Mereka adalah kumpulan kemanusian (manusia yang berkemanusiaan Islam) yang disatukan oleh akidah yang satu yang darinya sistem Negara Islam memancar. Oleh karena itu, peristiwa apapun yang terjadi di wilayah manapun dalam lingkup Negara Islam akan berpengaruh pada wilayah-wilayah Islam lainnya. Demikian itu akan mengobarkan perasaan dan pemikiran. Karena itu, seluruh Negara Islam harus dijadikan satu negara dan mengemban dakwahnya untuk seluruhnya sehingga berpengaruh pada keseluruhan wilayah Negara Islam. Demikian itu karena masyarakat yang satu yang membentuk kesatuan umat adalah seperti air dalam periuk. Jika Anda meletakkan api di bawah periuk itu sehingga memanaskan air sampai mencapai derajat yang mendidih, kemudian air yang mendidih ini berubah menjadi uap yang mendorong-dorong tutup periuk dan menciptakan gerakan dorongan, maka demikian pula halnya dengan masyarakat jika di bawahnya diletakkan mabda’ Islam (ideologi Islam diasosiasikan sebagai api). Panas api mabda’ menimbulkan panas, kemudian mendidih, dan akhirnya panas yang mendidih itu berubah menjadi sesuatu yang mendorong masyarakat melakukan gerakan dan perbuatan. Oleh sebab itu, dakwah harus dibangkitkan dan didakwahkan ke dunia Islam untuk dipakai melaksanakan perwujudan kehidupan yang islami. Langkah ini bisa dilakukan dengan penerbitan buku-buku, risalah-risalah (jurnal-jurnal dan artikel-artikel), menjalin hubungan-hubungan, dan semua sarana dakwah, apalagi membentuk jalinan hubungan-hubungan, karena posisinya merupakan jalan dakwah yang paling sukses. Penyampaian dakwah dengan bentuk yang terbuka akan menjadi bara yang membakar masyarakat, sehingga kebekuan menjadi panas yang membara. Tidak mungkin mengubah panas yang mendidih menjadi gerakan kecuali jika dakwah bilhal dalam arah politiknya difokuskan pada aktifitas nyata di satu wilayah atau beberapa wilayah yang darinya aktifitas dakwah dimulai. Kemudian satu atau beberapa wilayah dijadikan titik sentral yang di atas wilayah itu Negara Islam didirikan. Dari titik itu tumbuh, kemudian membentuk Negara Islam yang besar yang mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Ini persis dengan yang dilakukan Rasulullah saw. Beliau menyampaikan dakwahnya ke seluruh manusia. Langkah-langkah penyampaiannya berjalan di jalan aktifitas nyata. Beliau mengajak penduduk Makkah dan seluruh bangsa Arab di musim haji. Dakwahnya kemudian tersebar ke seluruh penjuru Jazirah. Seakan-akan beliau menciptakan bara di bawah “periuk” masyarakat Jazirah sehingga membangkitkan panas di seluruh bangsa Arab. Islam mengundang bangsa Arab melalui Rasul. Beliau menjalin hubungan dengan mereka dan berdakwah pada mereka di musim haji. Kepergian beliau ke kabilah-kabilah di rumah-rumah mereka dan mendakwahi mereka adalah untuk Islam. Seperti demikianlah gambaran dakwah yang sampai ke seluruh Arab. Sampainya dengan gesekan yang terjadi antara Rasul dan kaum Quraisy ketika terjadi benturan keras sampai gaungnya memenuhi pendengaran bangsa Arab. Ledakan benturan itu membangkitkan mereka untuk mempelajari dan bertanya-tanya. Gaung penyebaran dakwah sudah menyebar ke seluruh Arab meski medan dakwah masih terbatas di Makkah. Kemudian beliau melebarkan sayap dakwahnya ke Madinah sehingga terbentuk Negara Islam di Hijaz. Ketika itu api dakwah dan kemenangan Rasul berhasil mendidihkan bangsa Arab, kemudian timbul gerakan, lalu mereka beriman seluruhnya sampai Negara Islam meluas mencakup seluruh wilayah Jazirah Arab dan mengemban risalahnya ke seluruh alam.

Oleh karena itu, pengembanan dakwah Islam dan aktifitas nyata perwujudan kehidupan yang islami harus kita jadikan thariqah untuk mendirikan Negara Islam. Kita juga harus menggabungkan seluruh Negara Islam menjadi satu negara dan tujuan dakwah. Hanya saja kita harus memperhatikan satu hal yang sangat penting, yaitu membatasi medan aktifitas dakwah di satu wilayah atau beberapa wilayah yang di dalamnya kita membina manusia dengan Islam sehingga Islam hidup dalam diri mereka dan mereka hidup dengan dan demi Islam. Dalam wilayah itu pula kita membentuk kesadaran umum atas dasar Islam dan opini umum untuk Islam, sehingga terjadi dialog antara pengemban dakwah dan masyarakat dengan dialog yang menghasilkan perbuatan yang berpengaruh mengubah dakwah menjadi dakwah yang interaktif (tafaa’ul) dan produktif. Tafaa’ul ini adalah gerakan dakwah yang operasinya langsung berhadap-hadapan dengan musuh dan berdiri tegak dalam upaya mewujudkan Negara Islam yang memancar dari umat dalam wilayah atau beberapa wilayah majal (pusat gerakan). Ketika itu dakwah telah berjalan dari tahapan pemikiran yang sudah terbentuk dalam benak menuju wujud kongkrit aktifitas di tengah masyarakat, dari gerakan kebangsaan menuju Negara Islam. Putaran-putaran gerakan ini telah lewat, lalu beralih dari satu titik awal ke titik tolak, kemudian beralih ke titik sentral yang unsur-unsur negara dan kekuatan dakwah memusat dalam negara yang sempurna. Ketika itu tahapan aktifitas dakwah kongkrit yang diwajibkan syara’ atas negara mulai dilaksanakan. Begitu juga kaum muslimin yang hidup di wilayah-wilayah yang belum masuk wilayah kekuasaan negara juga mulai diwajibkan syara’ untuk menjalankan aktifitas dakwah nyata ini.

Adapun kewajiban negara adalah menjalankan pemerintahan dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah secara total. Kemudian negara menyatukan wilayah-wilayah lainnya atau menyatukan negara dengan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari politik dalam negeri Negara Islam, lalu negara mengurusi pengembanan dakwah dan berbagai tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang islami di seluruh wilayah Islam, apalagi wilayah yang berdekatan dengan Negara Islam. Kemudian negara menghapus undang-undang politik bikinan penjajah di wilayah-wilayah baru itu dan menjadikan para penguasa wilayah yang pro dengan negara sebagai penjaga undang-undang politik negara. Oleh karena itu, negara harus menetapkan undang-undang ini meski wilayah yang bertetangga dengan negara tidak menetapkannya, lalu menetapkan pembubuhan tanda bukti pengesahan, pusat-pusat perpajakan, dan membuka pintu-pintunya untuk seluruh penduduk wilayah yang islami itu. Dengan demikian, negara menjadikan seluruh orang yang tinggal di wilayah-wilayah yang islami merasa bahwa negara ini adalah Negara Islam dan mereka melihat langsung penerapan dan pelaksanaan Islam.

Adapun kewajiban kaum muslimin adalah bekerja (berjuang) agar negara (Negara Islam) menjadikan wilayah yang tidak menerapkan Islam dan yang dikatagorikan Daru Kufrun menjadi Daru Islam. Pengubahan dilakukan dengan perbuatan nyata yang mengikuti rumusan anyaman Negara Islam dengan dakwah dan berbagai tuntutan. Dengan ini, masyarakat di dunia Islam di seluruh wilayahnya menjadi bergolak sehingga mendorongnya menuju gerakan yang benar yang dengannya seluruh kaum muslimin dapat disatukan dalam satu negara. Dengan demikian pula, Negara Islam yang besar dapat diwujudkan. Dengan ini pula, Negara Islam yang memerankan qiyadah fikriah (kepemimpinan pemikiran) dunia dapat dibentuk. Negara memiliki kedudukan yang penting dan pusat gerakan yang memungkinkannya mengemban dakwah dan menyelamatkan dunia dari kerusakan.

Jika umat Islam dahulu di negara tidak melampaui (menyerang) Jazirah Arab dan jumlahnya tidak bertambah dari beberapa juta, dan bersama itu ketika umat-umat memeluk Islam dan mengemban dakwah yang membentuk kekuatan dunia di hadapan dua pasukan adidaya pada zaman itu dan memukul keduanya secara bersamaan dan menguasai keduanya serta menyebarkan Islam di kebanyakan bagian-bagian wilayah yang diperintah pada waktu itu, maka bagaimana keadaan kita umat Islam saat ini? Umat Islam dewasa ini berjumlah satu milyar (1000 juta) jiwa yang tersebar di negara-negara bangsa yang geografisnya saling menyambung sehingga seolah-olah satu negara, dari Morakisy hingga ke India dan Indonesia. Mereka menempati sebaik-baik wilayah bumi, baik dari segi kekayaan alamnya maupun letak geografisnya yang strategis dan terkonsentrasi dalam kesatuan wilayah. Mereka juga mengemban satu-satunya mabda’ yang terbaik. Maka tidak ragu lagi, potensi dan fakta yang demikian mempesona ini dapat membentuk (menjelmakan) umat menjadi kelompok yang paling kuat daripada negara-negara besar manapun dalam segala hal.

Oleh karena itu, wajib atas semua umat Islam semenjak sekarang berjuang untuk mewujudkan Negara Islam yang besar yang mengemban risalah Islam ke seluruh alam dan mengawali perjuangannya ini dengan mengemban dakwah Islam dan bekerja untuk mewujudkan kehidupan yang islami di seluruh wilayah Negara Islam, memfokuskan (memusatkan) daerah majalnya di satu atau beberapa wilayah untuk dijadikan titik sentral gerakan sehingga dapat memulai aktifitas yang membawa faidah. Contoh gambaran tujuan yang sangat besar ini yang mengharuskan tiap muslim mengarahkan tujuan hidupnya ke sana, dengan berjalan di jalan aktifitas yang jelas ini yang memang diharuskan berjalan di atasnya, sudah pasti di jalan itu, dia akan memikul semua kesulitan, mencurahkan segala perjuangan untuknya, dan berjalan dengan berpasrah pada Allah, tidak mencari apapun atas hal itu selain untuk memperoleh ridha Allah.

STRUKTUR NEGARA ISLAM

Assalaamu’alaikum.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Berikut adalah salah satu bagian dari buku “Sistem Pemerintahan Islam”, yang merupakan terjemahan karya Syaikh Taqyuddin al-Nabhani -rahimahullaah. Bagian ini memaparkan struktur negara Islam dan dalil-dalilnya.

STRUKTUR NEGARA ISLAM

Negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu:
1. Khalifah (kepala negara)
2. Mu’awin Tafwidh (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)
3. Mu’awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)
4. Amirul Jihad (Panglima Perang)
5. Wali (Pimpinan Daerah)
6. Qadli (Hakim)
7. Mashalih Daulah (Departemen)
8. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat)

Dalil struktur di atas adalah af’al (perbuatan) Rasulullah saw. Karena beliau telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi saw. adalah kepala negara dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika beliau memerintah mereka untuk mengangkat seorang khalifah dan imam.

Sedangkan dalil tentang keberadaan para mu’awin (pembantu khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun administrasi) adalah karena Rasulullah saw. telah memilih Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai mu’awin beliau. Imam At Tirmidzi meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Dua wazir (pembantu)-ku (yang aku pilih) dari penduduk bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar.” (Sunan At Tirmidzi no. 3761)

Pengertian kata “Waziraya” di dalam hadits tersebut adalah “Mu’awinani Li” (dua pembantuku). Karena yang dimaksud di sini adalah makna bahasa. Sedangkan kata wazir dalam pengertian yang difahami oleh kebanyakan orang saat ini adalah istilah Barat. Pemahaman yang dimaksud dari kata tersebut saat ini adalah akti_vitas pemerintahan tertentu, dimana kenyataan ini sama sekali tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin, malah justru bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam. Karena mu’awin yang disebut Rasulullah dengan istilah wazir tersebut tidak dikhususkan untuk menangani aktivitas tertentu, tetapi mu’awin adalah orang yang diberi wewenang untuk membantu khalifah dalam melaksanakan semua aktivitas secara umum, bahkan tidak dibenarkan untuk mengkhususkannya dalam bidang tertentu saja.

Sedangkan dalil tentang wali (pimpinan daerah); dalam hal ini Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali di daerah tertentu. Rasul pernah mengangkat Utab Bin Usaid untuk menjadi wali di Makkah setelah penaklukan kota Makkah dan setelah Badzan Bin Sasan memeluk Islam, beliau mengangkatnya untuk menjadi wali di Yaman. Bahkan selain kedua orang itu, beliau telah mengangkat banyak wali.

Dalil tentang qadli; dalam hal ini Rasulullah pernah mengangkat para qadli untuk memberikan keputusan (terhadap sengketa yang terjadi) di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah pernah mengangkat Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman serta Rasyid Bin Abdullah sebagai kepala qadli dan mahkamah madhalim (semacam peradilan Tata Usaha Negara, pent.) disamping beliau menjadikannya sebagai qadli biasa, beliau juga memberikan wewenang kepadanya untuk memutuskan perkara-perkara kedzaliman.

Dalil tentang masalah departemen untuk mengurusi mashalih daulah (kepentingan negara), adalah karena Rasulullah pernah mengangkat para penulis untuk mengurusi kepentingan tersebut. Mereka ini layaknya dirjen-dirjen suatu departemen. Rasulullah saw. pernah mengangkat Mu’aiqib Bin Abi Fatimah sebagai penulis ghanimah (rampasan perang) dan Hudzaifah Bin Al Yaman menjadi penulis hasil panen penduduk Hijaz, bahkan beliau juga mengangkat selain kedua orang ini untuk mencatat kepentingan-kepentingan yang lain, dan masih banyak lagi yang lain.

Dalam masalah pasukan dan hal-hal yang secara menejerial termasuk dalam wewenang amirul jihad (panglima perang); Rasulullah saw. sendiri secara langsung pernah menjadi panglima, yang memimpin dan mengurusi urusan-urusan pasukan. Beliau juga pernah mengangkat panglima perang dalam beberapa peperangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepanglimaan. Rasulullah pernah mengirim Abdullah Bin Jahsy untuk pergi bersama sekelompok kaum muslimin mencari informasi tentang orang-orang Quraisy lalu disampaikan kepada Nabi. Beliau juga pernah mengutus Aba Salamah Bin Al Asad sebagai komandan detasmen (pleton) yang berjumlah 150 orang dan beliau juga menyerahkan panji detasmen tersebut kepadanya dimana pleton ini terdiri dari orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang terbaik. Mereka antara lain adalah Abu Ubaidah Al Jarah, Saad Bin Abi Waqqas dan Usaid Bin Hudhair.

Adapun dalil tentang majelis umat (lembaga wakil rakyat) yang kegiatannya adalah syura (bermusyawarah) dan muhasabah lil hakim (mengoreksi tindakan penguasa) sebenarnya dalam hal ini Rasulullah saw. tidak memiliki lembaga khusus secara permanen, tetapi Rasul meminta pendapat kaum muslimin manakala beliau membutuhkan. Beliau pernah mengumpulkan mereka pada saat perang Uhud lalu meminta pendapat mereka. Beliau juga mengumpulkan mereka ketika ada kasus haditsu ifki (berita bohong tentang tindakan “serong” Aisyah) lalu beliau meminta pendapat mereka, bahkan beliau juga mengumpulkan mereka di luar keperluan tersebut. Hanya saja sekalipun beliau mengumpulkan kaum muslimin dan meminta pendapat mereka, namun beliau dalam musyawarahnya selalu mengajak orang-orang tertentu untuk bermusyawarah. Mereka adalah para pimpinan dan tokoh masyarakat, yaitu Hamzah, Abu Bakar, Ja’far, Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Salman, Amar, Hudzaifah, Abu Dzar, Miqdad dan Bilal. Fungsi mereka saat itu adalah layaknya sebagai lembaga syura Rasulullah karena pengkhususan beliau yang selalu meminta pendapat mereka.

Dari sini nampak jelas, bahwa Rasulullah saw. telah membangun struktur yang khas bagi sebuah negara, dengan bentuk dan model tertentu pula. Beliau selalu menjalankan pemerintahannya sesuai dengan bentuk dan model tersebut hingga beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Setelah itu, para khalifah beliau mengikuti apa yang telah beliau tempuh. Mereka memimpin sebuah negara dan pemerintahan sama persis dengan struktur yang telah dibangun oleh Rasul, dimana semuanya itu dilihat dan didengarkan oleh para sahabat. Karena itu jelaslah bahwa struktur negara Islam mengikuti bentuk tersebut.

Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengangkat penanggungjawab dalam bidang keuangan secara terpisah untuk mengurusi masalah kekayaan, berarti bidang kekayaan tersebut merupakan struktur tersendiri yang tidak bisa dimasukkan dalam struktur-struktur di atas.
Untuk menjawab argumentasi di atas; memang Rasulullah saw. telah menunjuk orang tertentu dalam mengurusi masalah kekayaan, bahkan beliau menjadikan masalah kekayaan tersebut sebagai masalah yang berdiri sendiri, namun sama sekali beliau tidak pernah menjadikan masalah kekayaan tersebut sebagai sebuah struktur, melainkan beliau menjadikannya sebagai bagian dari struktur yang ada. Karena para wali yang ditunjuk oleh Rasulullah ada yang wewenangnya umum meliputi masalah pemerintahan dan kekayaan, juga ada yang wewenangnya khusus yang hanya mengurusi masalah pemerintahan atau khusus masalah kekayaan.

Nabi saw. pernah mengutus Amru Bin Hazm untuk menjadi wali di Yaman dan memberikan wewenang kepadanya secara umum yang mencakup masalah pemerintahan dan kekayaan, sebagaimana yang tertuang dalam surat yang beliau sampaikan kepadanya. Beliau juga pernah mengangkat Farwah Bin Sail untuk menjadi wali di antara suku Murad, Zubaid dan Mudzhij. Disamping dia, beliau mengutus Khalid Bin Said Bin Ash untuk mengurusi masalah zakat (kekayaan). Dimana seorang wali yang wewenangnya khusus mengurusi pemerintahan disebut waliyus shalat dan ini merupakan kata yang berkonotasi tertentu (lafdzun ishtilahiyun), yaitu mengurusi semua urusan orang, yang meliputi masalah administrasi, peradilan, politik, perang, ibadah serta masalah lain selain masalah pendapatan harta kekayaan. Sedangkan wali yang wewenangnya khusus mengurusi masalah keuangan disebut waliyul kharaj. Ini berarti meliputi masalah pengumpulan zakat, kharaj tanah, dan sebagainya.

Adapun wali yang wewenangnya umum, biasanya disebut waliyus shalat wal kharaj. Karena itu, masalah kekayaan bukan merupakan satu struktur yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tugas kepemimpinan atau kewalian, yang kadang seorang wali dikhususkan untuk mengurusi masalah kekayaan selain wali dalam masalah pemerintahan. Dan kadang-kadang masalah kekayaan tersebut dimasukkan dalam wewenangnya waliyul hukmi (wali yang mengurusi masalah pemerintahan). Namun dalam keadaan apapun, masalah kekayaan itu harus berada di pusat negara dan tidak menjadi bidang khusus. Hanya masalah ini akan dikembalikan kepada kebijakan khalifah. Karena itu, kekayaan adalah bagian dari struktur yang ada bukan struktur yang berdiri sendiri.

Adapun masalah managemen amir jihad yang juga memimpin bidang peperangan, luar negeri, dalam negeri dan industri itu karena Rasulullah saw. dan para khalifah beliau-lah yang secara langsung memimpin semua bidang itu sendiri. Rasulullah saw. menyiapkan pasukan, mengatur bahkan memimpin sendiri urusan pasukan tersebut. Sebagaimana beliau juga mengurusi masalah luar negeri dan dalam negeri, bahkan beliau pernah mengirim seseorang kepada pandai besi di Yaman untuk mempelajari industri persejataan. Begitu pula para khalifah, sepeninggal beliau juga melakukan hal yang sama. Hanya saja Umar Bin Khattab telah membuat diwanul jundi (departemen yang mengurusi pasukan) dan mengangkat seorang penanggungjawab untuk mengurusi masalah tersebut, yang juga merupakan wewenang panglima perang.

Oleh karena itu, negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah saw. berdiri di atas struktur ini.

BENTUK PEMERINTAHAN ISLAM

Assalaamu’alaikum.
Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Berikut adalah salah satu bagian dari buku “Sistem Pemerintahan Islam”, yang merupakan terjemahan karya Syaikh Taqyuddin al-Nabhani -rahimahullaah.

BENTUK PEMERINTAHAN ISLAM

Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, pemahaman, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara tadi, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia.

A. Pemerintahan Islam Bukan Monarchi

Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarchi. Bahkan, Islam tidak mengakui sistem monarchi, maupun yang sejenis dengan sistem monarchi.

Kalau sistem monarchi, pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), dimana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya, seperti kalau mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang dibaiat oleh umat dengan penuh ridha dan bebas memilih.

Sistem monarchi telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa khusus untuk raja saja, yang tidak akan bisa dimiliki oleh yang lain. Sistem ini juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, dimana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Dan kadangkala raja hanya simbol bagi umat, dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, sebagaimana raja-raja di Eropa. Atau kadangkala menjadi raja dan sekaligus berkuasa penuh, bahkan menjadi sumber hukum. Di mana raja bebas mengendalikan negeri dan rakyatnya dengan sesuka hatinya, sebagaimana raja di Saudi, Maroko, dan Yordania.

Lain halnya dengan sistem Islam, sistem Islam tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Khalifah tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol bagi umat yang menjadi khalifah namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Disamping khalifah juga bukan sebuah simbol yang berkuasa dan bisa memerintah serta mengendalikan negara beserta rakyatnya dengan sesuka hatinya. Namun, khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan, yang mereka pilih dan mereka bai’at dengan penuh ridha agar menerapkan syari’at Allah atas diri mereka. Sehingga khalifah juga tetap harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan, hokum, serta pelayanannya terhadap kepentingan umat.

Di samping itu, dalam pemerintahan Islam tidak mengenal wilayatul ahdi (putra mahkota). Justru Islam menolak adanya putra mahkota, bahkan Islam juga menolak mengambil pemerintahan dengan cara waris. Islam telah menentukan cara mengambil pemerintahan yaitu dengan bai’at dari umat kepada khalifah atau imam, dengan penuh ridha dan bebas memilih.

B. Pemerintahan Islam Bukan Republik

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem republik. Di mana sistem republik berdiri di atas pilar sistem demokrasi, yang kedaulatannya jelas di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti serta mengubahnya.

Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara’. Dimana kedaulatannya di tangan syara’, bukan di tangan umat. Dalam hal ini, baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT. semata. Sedangkan khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat khalifah. Karena yang berhak memecat khalifah adalah syara’ semata. Akan tetapi, umat tetap berhak untuk mengangkatnya. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat orang yang mereka pilih dan mereka bai’at untuk menjadi wakil mereka.

Dalam sistem republik dengan bentuk presidensilnya, seorang presiden memiliki wewenang sebagai seorang kepala negara serta wewenang sebagai seorang perdana menteri, sekaligus. Karena tidak ada perdana menteri dan yang ada hanya para menteri, semisal presiden Amerika. Sedangkan dalam sistem republik dengan bentuk parlementer, terdapat seorang presiden sekaligus dengan perdana menterinya. Dimana wewenang pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, bukan presiden. Seperti republik Prancis dan Jerman Barat.

Sedangkan di dalam sistem khilafah tidak ada menteri, maupun kementerian bersama seorang khalifah seperti halnya dalam konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi serta departemen-departemen tertentu. Yang ada dalam sistem khilafah Islam hanyalah para mu’awin yang senantiasa dimintai bantuan oleh khalifah. Tugas mereka adalah membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah para pembantu dan sekaligus pelaksana. Ketika khalifah memimpin mereka, maka khalifah memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan hanya sebagai kepala negara. Sebab dalam Islam tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu khalifah dengan memiliki wewenang tertentu. Sehingga mu’awin tetap hanyalah pembantu khalifah untuk melaksanakan wewenang-wewenangnya.

Selain dua bentuk tersebut –baik presidensil maupun parlementer– dalam sistem republik, presiden bertanggungjawab di depan rakyat atau yang mewakili suara rakyat. Dimana rakyat beserta wakilnya berhak untuk memberhentikan presiden, karena kedaulatan di tangan rakyat.

Kenyataan ini berbeda dengan sistem kekhilafahan. Karena seorang amirul mukminin (khalifah), sekalipun bertanggungjawab di hadapan umat dan wakil-wakil mereka, termasuk menerima kritik dan koreksi dari umat serta wakil-wakilnya, namun umat termasuk para wakilnya tidak berhak untuk memberhentikannya. Amirul mukminin juga tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum syara’ dengan penyimpangan yang menyebabkan harus diberhentikan. Adapun yang menentukan pemberhentiannya adalah hanya mahkamah mazhâlim.

Kepemimpinan dalam sistem republik, baik yang menganut presidensil maupun parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sementara di dalam sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Namun, batasannya hanyalah apakah masih menerapkan hukum syara’ atau tidak. Karena itu, selama khalifah melaksanakan hukum syara’, dengan cara menerapkan hukum-hukum Islam kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya, yang diambil dari kitabullah serta sunah Rasul-Nya maka dia tetap menjadi khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang. Dan apabila dia telah meninggalkan hukum syara’ serta menjauhkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka berakhirlah masa jabatannya, sekalipun baru sehari semalam. Sehingga tetap wajib diberhentikan.

Dari pemaparan di atas, maka nampak jelas perbedaan yang sedemikian jauh antara sistem kekhilafahan dengan sistem republik, antara presiden dalam sistem republik dengan khalifah dalam sistem Islam. Karena itu, sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem republik, atau mengeluarkan statemen: “Republik Islam”. Sebab, terdapat perbedaan yang sedemikian besar antara kedua sistem tersebut pada aspek asas yang menjadi dasar tegaknya kedua sistem tersebut, serta adanya perbedaan di antara keduanya baik dari segi bentuk maupun substansi-substansi masalah berikutnya.

C. Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem kekaisaran, bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran Islam. Sebab wilayah yang diperintah dengan sistem Islam –sekalipun ras dan sukunya berbeda serta sentralisasi pada pemerintah pusat, dalam masalah pemerintahan– tidak sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem kekaisaran. Bahkan, berbeda jauh dengan sistem kekaisaran, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dimana sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat.

Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan (ras). Bahkan, Islam memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non Islam yang memiliki kewarganegaraan. Dimana mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam. Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak tersebut kepada masing-masing rakyat –apapun madzhabnya– yang tidak diberikan kepada rakyat negara lain, meskipun muslim. Dengan adanya pemerataan ini, jelas bahwa sistem Islam berbeda jauh dengan sistem kekaisaran. Dalam sistem Islam, tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan ekploitasi serta lahan subur yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Dimana wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah tersebut dengan ibu kota negara Islam. Begitu pula masalah keragaman ras warganya. Sebab, setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara. Rakyat yang lainnya juga sama-sama memiliki hak sebagaimana hak rakyat yang hidup di wilayah pusat, atau wilayah-wilayah lainnya. Dimana otoritas pejabatnya, sistem serta perundang-undangannya sama semua dengan wilayah-wilayah yang lain.

D. Pemerintahan Islam Bukan Federasi

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem federasi, yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Yang mecakup seluruh negeri seperti Marakis di bagian barat dan Khurasan di bagian timur. Seperti halnya yang dinamakan dengan mudiriyatul fuyum ketika ibu kota Islam berada di Kaero. Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Kalau seandainya ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Kalau seandainya ada wilayah, yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka negara Islam tidak akan mempertimbangkannya. Tetapi, wilayah tersebut tetap akan diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Baik pajaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak.

Sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk federasi, melainkan berbentuk kesatuan. Karena itu, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem yang telah populer lainnya saat ini. Baik dari aspek landasannya maupun substansi-substansinya. Sekalipun dalam beberapa prakteknya hampir ada yang menyerupai dengan praktek dalam sistem yang lain.

Disamping hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan sentralisasi, dimana penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas yang penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah yang kecil maupun yang besar. Negara Islam juga tidak akan sekali-kali mentolerir terjadinya pemisahan salah satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja. Negaralah yang akan mengangkat para panglima, wali dan amil, para pejabat dan penanggung jawab dalam urusan harta dan ekonomi. Negara juga yang akan mengangkat para qadhi di setiap wilayahnya. Negara juga yang mengangkat orang yang bertugas menjadi pejabat (hakim). Disamping negara yang akan mengurusi secara langsung seluruh urusan yang berhubungan dengan pemerintahan di seluruh negeri.

Pendek kata, sistem pemerintahan di dalam Islam adalah sistem khilafah. Dan ijma’ sahabat telah sepakat terhadap kesatuan khilafah dan kesatuan negara serta ketidakbolehan berbai’at selain kepada satu khalifah. Sistem ini telah disepakati oleh para imam mujtahid serta jumhur fuqaha’. Yaitu apabila ada seorang khalifah dibai’at, padahal sudah ada khalifah yang lain atau sudah ada bai’at kepada seorang khalifah, maka khalifah yang kedua harus diperangi, sehingga khalifah yang pertama terbai’at. Sebab secara syar’i, bai’at telah ditetapkan untuk orang yang pertama kali dibai’at dengan bai’at yang sah.

DEMOKRASI SISTEM KUFUR (BAGIAN 10-habis)

Assalâmu ‘alaikum…

Kaum Muslimin pada saat ini masih belum benar-benar terangkat dari keterpurukannya. Segala sendi kehidupan masih dikuasai oleh penyimpangan baik dalam tataran pemikiran maupun sistem. Salah satu bencana yang menimpa kaum Muslimin adalah apa yang disebut sebagai demokrasi; yang sampai saat ini masih bercokol di tengah-tengah kaum Muslimin, meskipun sudah sangat terasa kejengahan dan kebosanan karena berbagai dusta sistem ini. Cepat atau lambat, kaum Muslimin pada akhirnya akan mencampakkan sistem terkutuk ini, insya Allah.

Sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap peperangan total melawan demokrasi, saya sengaja menghadirkan di dalam blog ini buku berjudul DEMOKRASI SISTEM KUFUR; HARAM Mengambilnya, Menerapkannya, dan Menyebarluaskannya karya Syaikh ‘Abdul Qadîm Zallûm. Buku ini aslinya berjudul al-Dîmuqrâthiyah Nizhâm Kufr; Yahrumu Akhdzuha aw Tathbiquhâ aw al-Da’watu ilayhâ ini diterjemahkan oleh Ustadz Muhammad Shiddiq al Jawi. Disunting oleh A.R. Nasser dan pernah diterbitkan oleh Pustaka Thariqul Izzah, dengan penataan letak oleh Abu Azka.

Agar lebih nyaman dinikmati, sengaja saya sajikan buku yang bermateri 35 lembar kuarto ini menjadi sepuluh bagian. Dengan demikian, ini adalah bagian terakhir.

Selamat membaca. Semoga bermanfaat.

DEMOKRASI SISTEM KUFUR (BAGIAN 10-habis)
***
Adapun ide kebebasan individu, sesungguhnya merupakan salah satu ide yang paling menonjol dalam demokrasi. Ide ini dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, sebab dengan ide ini tiap-tiap individu akan dapat melaksanakan dan menjalankan kehendaknya seperti yang diinginkannya tanpa tekanan atau paksaan. Rakyat dianggap tidak akan dapat mengekspresikan kehendak umumnya kecuali dengan terpenuhinya kebebasan individu bagi seluruh rakyat.

Kebebasan individu merupakan suatu ajaran suci dalam sistem demokrasi, sehingga baik negara maupun individu tidak dibenarkan melanggarnya. Sistem demokrasi kapitalis menganggap bahwa adanya peraturan yang bersifat individualistik, serta pemeliharaan dan penjagaan terhadap kebebasan individu, merupakan salah satu tugas utama negara.

Kebebasan individu yang dibawa demokrasi tidak dapat diartikan sebagai pembebasan bangsa-bangsa terjajah dari negara-negara penjajahnya yang telah meng-eksploitir dan merampas kekayaan alamnya. Sebabnya karena ide penjajahan tiada lain adalah salah satu buah dari ide kebebasan kepemilikan, yang justru dibawa oleh demokrasi itu sendiri.

Demikian pula kebebasan individu tidak berarti pembebasan dari perbudakan, sebab budak saat ini sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan kebebasan individu tiada lain adalah empat macam kebebasan berikut ini :
1. Kebebasan beragama.
2. Kebebasan berpendapat.
3. Kebebasan kepemilikan.
4. Kebebasan bertingkah laku.

Keempat macam kebebasan ini tidak ada dalam kamus Islam, sebab seorang muslim wajib mengikatkan diri dengan hukum syara’ dalam seluruh perbuatannya. Seorang muslim tidak dibenarkan berbuat sekehendaknya. Dalam Islam tidak ada yang namanya kebebasan kecuali kebebasan budak dari perbudakan, sedang perbudakan itu sendiri sudah lenyap sejak lama.

Keempat macam kebebasan tersebut sangat berten-tangan dengan Islam dalam segala aspeknya sebagaimana penjelasan kami berikutnya.

***
Kebebasan beragama berarti seseorang berhak meyakini suatu aqidah yang dikehendakinya, atau memeluk agama yang disenanginya, tanpa tekanan atau paksaan. Dia berhak pula meninggalkan aqidah dan agamanya, atau berpindah kepada aqidah baru, agama baru, atau berpindah kepada kepercayaan non-agama (Animisme/paganisme). Dia berhak pula melakukan semua itu sebebas-bebasnya tanpa ada tekanan atau paksaan. Jadi, seorang muslim, misalnya, berhak berganti agama untuk memeluk agama Kristen, Yahudi, Budha, atau Komunisme dengan sebebas-bebasnya, tanpa boleh ada larangan baginya dari negara atau pihak lain untuk mengerjakan semua itu.

Sedangkan Islam, telah mengharamkan seorang muslim meninggalkan Aqidah Islamiyah atau murtad untuk memeluk agama Yahudi, Kristen, Budha, komunisme, atau kapitalisme. Siapa saja yang murtad dari agama Islam maka dia akan diminta bertaubat. Jika dia kembali kepada Islam, itulah yang diharapkan. Tapi kalau tidak, dia akan dijatuhi hukuman mati, disita hartanya, dan diceraikan dari isterinya. Rasulullah SAW:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ
“Barang siapa mengganti agamanya (Islam), maka jatuhkanlah hukuman mati atasnya.”
(HR. Muslim, dan Ashhabus Sunan)

Jika yang murtad adalah sekelompok orang, dan mereka tetap bersikeras untuk murtad, maka mereka akan diperangi hingga mereka kembali kepada Islam atau dibinasakan. Hal ini seperti yang pernah terjadi pada orang-orang murtad setelah wafatnya Rasulullah tatkala Abu Bakar memerangi mereka dengan sengit sampai sebagian orang yang tidak terbunuh kembali kepada Islam.

***
Adapun kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, mempunyai arti bahwa setiap individu berhak untuk mengembangkan pendapat atau ide apa pun, bagaimana pun juga pendapat atau ide itu. Dia berhak pula menyatakan atau menyerukan ide atau pendapat itu dengan sebebas-bebasnya tanpa ada syarat atau batasan apapun, bagaimana pun juga ide dan pendapatnya itu. Dia berhak pula mengungkapkan ide atau pendapatnya itu dengan cara apapun, tanpa ada larangan baginya untuk melakukan semua itu baik dari negara atau pihak lain, selama dia tidak mengganggu kebebasan orang lain. Maka setiap larangan untuk mengembangkan, mengungkapkan, dan menyebarluaskan pendapat, akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan.

Ketentuan ajaran Islam dalam masalah ini sangatlah berbeda. Seorang muslim dalam seluruh perbuatan dan perkataannya wajib terikat dengan apa yang terkandung dalam nash-nash syara’. Dengan demikian dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan kecuali jika dalil-dalil syar’i telah membolehkannya.

Atas dasar itulah, maka seorang muslim berhak mengembangkan, menyatakan, dan menyerukan pendapat apapun, selama dalil-dalil syar’i telah membolehkannya. Tapi jika dalil-dalil syar’i telah melarangnya, maka seorang muslim tidak boleh mengembangkan, menyatakan, atau menyerukan pendapat tersebut. Jika dia tetap melakukannya, dia akan dikenai sanksi.

Jadi seorang muslim itu wajib terikat dengan hukum-hukum syara’ dalam mengembangkan, menyatakan, dan menyerukan suatu pendapat. Dia tidak bebas untuk melakukan semaunya.

Islam sendiri telah mewajibkan seorang muslim untuk mengucapkan kebenaran di setiap waktu dan tempat. Dalam hadits Ubadah bin Ash Shamit ra, disebutkan :

…وَ أَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا ، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ
“…dan kami akan mengatakan kebenaran di mana pun kami berada. Kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang yang mencela.”

Demikian pula Islam telah mewajibkan kaum muslimin untuk menyampaikan pendapat kepada penguasa dan mengawasi serta mengoreksi tindakan mereka. Diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah dari Abu Sa’id ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Jihad paling utama adalah (menyampaikan) perkataan yang haq kepada penguasa yang zhalim.”

Dirawayatkan pula dari Abu Umamah ra bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang pada saat melempar jumrah aqabah, “Jihad apa yang paling utama, wahai Rasulullah ? Maka Rasulullah SAW menjawab :

كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Yaitu menyampaikan perkataan yang haq kepada penguasa yang zhalim.”

Rasululah SAW pernah bersabda pula :

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ وَ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَنَصَحَهُ فَقَتَلَهُ
“Pemimpin para syuhada adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan Imam yang zhalim, kemudian dia menasehati Imam itu, lalu Imam itu membunuhnya.”

Tindakan yng demikian ini bukanlah suatu kebebasan berpendapat, melainkan keterikatan dengan hukum-hukum syara’, yakni kebolehan menyampaikan pendapat dalam satu keadaan, dan kewajiban menyampaikan pendapat dalam keadaan lain.

***
Adapun kebebasan kepemilikan —yang telah melahirkan sistem ekonomi kapitalisme, yang selanjutnya melahirkan ide penjajahan terhadap bangsa-bangsa di dunia serta perampokan kekayaan alamnya— mempunyai arti bahwa seseorang boleh memiliki harta (modal), dan boleh mengembangkannya dengan sarana dan cara apapun. Seorang penguasa dianggap berhak memiliki harta dan mengembangkannya melalui imperialisme, peram-pasan dan pencurian harta kekayaan alam dari bangsa-bangsa yang dijajah. Seseorang dianggap pula berhak memiliki dan mengembangkan harta melalui penimbunan dan mudlarabah (usaha-usaha komanditen/trustee) mengambil riba, menyembunyikan cacat barang dagangan, berlaku curang dan menipu, menetapkan harga tinggi secara tidak wajar, mencari uang dengan judi, zina, homoseksual, mengeksploitir tubuh wanita, memproduksi dan menjual khamr, menyuap, dan atau menempuh cara-cara lainnya.
Sedangkan ajaran Islam, sangat bertolak belakang dengan ide kebebasan kepemilikan harta tersebut. Islam telah memerangi ide penjajahan bangsa-bangsa serta ide perampokan dan penguasaan kekayaan alam bangsa-bangsa di dunia. Islam juga menentang praktik riba baik yang berlipat ganda maupun yang sedikit. Seluruh macam riba dilarang. Di samping itu Islam telah menetapkan adanya sebab-sebab kepemilikan harta, sebab-sebab pengembangannya, dan cara-cara pengelolaannya. Islam mengharamkan ketentuan di luar itu semua. Islam mewajibkan seorang muslim untuk terikat dengan hukum-hukum syara’ dalam usahanya untuk memiliki, mengem-bangkan, dan mengelola harta. Islam tidak memberikan kebebasan kepadanya untuk mengelola harta sekehendak-nya, tetapi Islam telah mengikatnya dengan hukum-hukum syara’, dan mengharamkannya untuk memiliki dan mengembangkan harta secara batil. Misalnya dengan cara merampas, merampok, mencuri, menyuap, mengambil riba, berjudi, berzina, berhomoseksual, menutup-nutupi kecacatan barang dagangan, berlaku curang dan menipu, menetapkan harga tinggi dengan tidak wajar, memproduksi dan menjual khamr, mengeksploitir tubuh wanita, dan cara-cara lain yang telah diharamkan sebagai jalan untuk memiliki dan mengembangkan harta.

Semua itu merupakan sebab-sebab pemilikan dan pengembangan harta yang dilarang Islam. Dan setiap harta yang diperoleh melalui jalan-jalan itu, berarti haram dan tidak boleh dimiliki. Pelakunya akan dijatuhi sanksi.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebebasan kepemilikan harta itu tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan sebaliknya, Islam mewajibkan setiap muslim untuk terikat dengan hukum-hukum syara’ dalam hal kepemilikan, pengembangan, dan pengelolaan harta. Dia tidak boleh melanggar hukum-hukum itu.

***
Mengenai kebebasan bertingkah laku, artinya adalah kebebasan untuk lepas dari segala macam ikatan dan kebebasan untuk melepaskan diri dari setiap nilai kerohanian, akhlak, dan kemanusiaan. Juga berarti kebebasan untuk memporak-porandakan keluarga dan untuk membubarkan atau melestarikan institusi keluarga. Kebebasan ini merupakan jenis kebebasan yang telah menimbulkan segala kebinasaan dan membolehkan segala sesuatu yang telah diharamkan.

Kebebasan inilah yang telah menjerumuskan masyarakat Barat menjadi masyarakat binatang yang sangat memalukan dan membejatkan moral individu-individunya sampai ke derajat yang lebih hina daripada binatang ternak.

Kebebasan ini menetapkan bahwa setiap orang dalam perilaku dan kehidupan pribadinya berhak untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, sebebas-bebasnya, tanpa boleh ada larangan baik dari negara atau pihak lain terhadap perilaku yang disukainya. Ide kebebasan ini telah membolehkan seseorang untuk melakukan perzinaan, homoseksual, lesbianisme, meminum khamr, bertelanjang, dan melakukan perbuatan apa saja —walaupun sangat hina— dengan sebebas-bebasnya tanpa ada ikatan atau batasan, tanpa tekanan atau paksaan.

Hukum-hukum Islam sangat bertentangan dengan kebebasan bertingkah laku tersebut. Tidak ada kebebasan bertingkah laku dalam Islam. Seorang muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah dalam seluruh perbuatan dan tingkah lakunya. Haram baginya melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Jika dia mengerjakan suatu perbuatan yang diharamkan, berarti dia telah berdosa dan akan dijatuhi hukuman yang sangat keras.

Islam telah mengharamkan perzinaan, homoseksual, lesbianisme, minuman keras, ketelanjangan, dan hal-hal lain yang merusak. Untuk masing-masing perbuatan itu Islam telah menetapkan sanksi tegas yang dapat membuat jera pelakunya.

Islam memerintahkan muslim berakhlaq mulia dan terpuji, juga menjadikan masyarakat Islam sebagai masya-rakat yang bersih dan sangat memelihara kehormatannya serta penuh dengan nilai-nilai yang mulia.
***
Dari seluruh penjelasan di atas, nampak dengan sangat jelas bahwa peradaban Barat, nilai-nilai Barat, pandangan hidup Barat, demokrasi Barat, dan kebebasan individu, seluruhnya bertentangan secara total dengan hukum-hukum Islam.
Seluruhnya merupakan ide-ide, peradaban, peraturan, dan undang-undang kufur. Oleh karenanya adalah suatu kebodohan dan upaya penyesatan kalau ada yang mengatakan demokrasi itu adalah bagian dari ajaran Islam. Juga suatu kebodohan dan penyesatan kalau dikatakan demokrasi itu identik dengan sistem syura (permusyawaratan) itu sendiri, atau identik dengan amar ma’ruf nahi munkar, dan atau mengoreksi tingkah laku penguasa.
Syura, amar ma’ruf nahi munkar, dan mengoreksi penguasa, adalah hukum-hukum syara’, yang telah ditetapkan Allah SWT. Kaum muslimin telah diperintahkan untuk mengambil dan melaksanakannya dengan anggapan bahwa semua itu adalah hukum-hukum syara’.
Sedangkan demokrasi bukanlah hukum-hukum syara’ dan tidak berasal dari peraturan Allah. Demokrasi adalah buatan manusia dan peraturan buatan manusia.
Demokrasi bukan syura, karena syura artinya adalah memberikan pendapat. Sedangkan demokrasi, sebenarnya merupakan suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan peraturan, yang telah dibuat oleh manusia menurut akal mereka sendiri. Mereka menetapkan ketentuan-ketentuan itu berdasarkan kemaslahatan yang dipertimbangkan menurut akal, bukan menurut wahyu dari langit.
Maka dari itu, kaum muslimin haram mengambil dan menyebarluaskan demokrasi serta mendirikan partai-partai politik yang berasaskan demokrasi. Haram pula bagi mereka menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup dan menerapkannya; atau menjadikannya sebagai asas bagi konstitusi dan undang-undang atau sebagai sumber bagi konstitusi dan undang-undang; atau sebagai asas bagi sistem pendidikan dan penentuan tujuannya.
Kaum muslim wajib membuang demokrasi sejauh-jauhnya karena demokrasi adalah najis dan merupakan hukum thaghut.
Demokrasi adalah sistem kufur, yang mengandung berbagai ide, peraturan, dan undang-undang kufur. Demokrasi tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali.
Demikian pula kaum muslimin wajib menerapkan dan melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلِّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيْرًا
“Dan siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu’min, Kami biarkan mereka berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An Nisaa’ : 115)

Telah selesai dengan pertolongan dan karunia Allah SWT, pada hari Ahad tanggal 3 Dzulqa’dah 1410 H, bertepatan dengan tanggal 17 Mei 1990 M.