Archive for the ‘Fikih’ Category

SEKHUSYUK NABI

SEKHUSYUK NABI

1. Belum ada orang yang bisa mengimami shalat sekhusyuk Kanjeng Nabi. Maka, syarat untuk menegakkan shalat berjamaah belum terpenuhi. Kesimpulan: shalat berjamaah itu tidak wajib.

2. Belum ada yang bisa memimpin negara sehebat Kanjeng Nabi. Maka, syarat untuk menegakkan Khilafah belum terpenuhi. Kesimpulan: menegakkan Khilafah tidak wajib.

3. Dua pernyataan di atas bisa saja disetujui atau tidak disetujui.

4. Jika setuju yang pertama, harus juga setuju yang kedua. Demikian pula sebaliknya.

5. Jika tidak setuju salah satunya saja, saya yakin tidak seorang pun yang punya alasan logisnya.

6. Dan karena dalil syar’i maupun qaul para ulama tidak pernah ada yang mensyaratkan shalat jamaah itu imamnya harus sekhusyuk Nabi

7. Tidak juga ada dalil syar’i maupun qaul para ulama yang mensyaratkan Khilafah itu harus dipimpin kepala negara sehebat Nabi

8. Maka sikap saya menolak poin pertama maupun kedua. Itu pasti.

9. Ya Allah ampuni hamba. Perbaiki agama, dunia, dan akhirat hamba. Jika tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi hamba meminta?

 

Mataram Islam, 05 Ramadhān 1438 H/31 Mei 2017 M 07.09 WIB

Iklan

Kitab Walimah dan Binâ` ‘Consummate (Mencampuri)’ Para Istri dan ‘Isyrah ‘Bergaul’ dengan Mereka. Bab Disukainya Walimah dengan Seekor Kambing atau Lebih dan Dibolehkannya Walimah dengan Selainnya.

{Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wasallam bersabda kepada ‘Abdurrahman: Selenggarakanlah walimah, meski dengan seekor kambing}

2745 – (Dari Anas, ia berkata: {Tidaklah Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam menyelenggarakan walimah pada pernikahan dengan isteri-isterinya seperti yang beliau selenggarakan pada Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing}.

Muttafaq ‘Alaih)

2746 – (Dari Anas: {Bahwa Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam menyelenggarakan walimah atas (pernikahan beliau dengan} Shafiyyah dengan tamr ‘dried dates (kurma kering)’ dan sawîq ‘fine flour (tepung)’}

Baca lebih lanjut

Terjemah Matan Tuhfatul Athfal

Pengarang kitab nadzham ini adalah Syaikh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al Jamzuriy yang dinisbatkan pada salah satu kampung di Mesir yang disebut Jamzur, dekat daerah Thanthaa. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1160-an. Beliau mengambil ilmu dari banyak guru. Beliau belajar ilmu tajwid dan qiroah dengan Syaikh Nuruddin Al Mihiy. Diantara karangannya adalah Matan Tuhfathul Athfal, Fathul Aqfal Fi Syarhi Tuhfatil Athfal, dan Fathurrahmaaniy fi Qiroatil Qur’an. Kitab Matan Tuhfatul Athfal adalah sebuah kitab nadzham (syair) yang mengandung kaidah-kaidah dasar ilmu tajwid yang dirangkai dengan bait-bait syair yang indah..

Baca lebih lanjut

Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab: Imarah dan Khilafah

Bagian Kelima Urusan-Urusan Qadhaiyah

Imarah dan Khilafah

Kitab Pertama

Bab I Hukum-Hukum Membentuk Pemerintahan


2096. “Membentuk jabatan imamah adalah tugas yang difardhukan atas umat.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2097. “Diperlukan adanya seseorang kepala negara bagi seluruh ummat Islam di dunia dan tidak dibolehkan mereka mengangkat dua orang untuk mengendalikan mereka dalam suatu masa; baik yang diangkat itu dapat bekerja sama atau tidak.”

Hukum ini disepakati para imam yang empat.

Ibnu Khaldun telah membahas masalah ini dalam bukunya Al Muqaddimah.1

2099. “Khilafah boleh menunjukkan penggantinya.”

Hukum ini mereka sepakati, sebagai yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq.

2100. “Tidak boleh seorang perempuan diangat menjadi kepala negara; tidak boleh orang kafir; tidak boleh anak kecil yang belum sampai umur dan tidak boleh yang gila.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2101. “Orang yang diangkat oleh kepala negara, sah pengangkatannya dan hukum-hukum yang mereka tetapkan harus dijalankan.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2102. “Rakyat wajib mengangkat kepala negaranya dan tidak boleh sesuatu masyarakat dibiarkan tidak berpemerintahan.”

2103. “Rakyat wajib mentaati imamnya, terkecuali pada pekerjaan maksiat.”

Hukum ini disepakati segenap ulama.

2014. “Tidak boleh kita menentang pemerintah atau kepala negara selama mereka belum melakukan kekufuran yang nyata.”

Demikian pendapat jumhur ulama. Setengah ulama membolehkan, bahkan mewajibkan rakyat menentang kepala negara yang zalim, walaupun belum nyata kufurnya.

2015. “Kita wajib bersabar terhadap kecurangan-kecurangan penguasa: jangan segera mengadakan perlawanan serta kita wajib menyampaikan kritik-kritik kepada mereka.”

Hukum ini disepakati oleh para ulama.

2106. “Kepala negara wajib membela dan memberi perlindungan kepada rakyat serta menyelesaikan segala rupa kemaslahatan mereka, baik mengenai dunia maupun akhirat.” Segenap ulama bersepakat menetapkan hukum ini.

1 Kami cenderung kepada pendapat Ibnu Khaldun. i.h.

(Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab. PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 2001. Hal. 516-517)