Posts Tagged ‘Khilafah’

SEKHUSYUK NABI

SEKHUSYUK NABI

1. Belum ada orang yang bisa mengimami shalat sekhusyuk Kanjeng Nabi. Maka, syarat untuk menegakkan shalat berjamaah belum terpenuhi. Kesimpulan: shalat berjamaah itu tidak wajib.

2. Belum ada yang bisa memimpin negara sehebat Kanjeng Nabi. Maka, syarat untuk menegakkan Khilafah belum terpenuhi. Kesimpulan: menegakkan Khilafah tidak wajib.

3. Dua pernyataan di atas bisa saja disetujui atau tidak disetujui.

4. Jika setuju yang pertama, harus juga setuju yang kedua. Demikian pula sebaliknya.

5. Jika tidak setuju salah satunya saja, saya yakin tidak seorang pun yang punya alasan logisnya.

6. Dan karena dalil syar’i maupun qaul para ulama tidak pernah ada yang mensyaratkan shalat jamaah itu imamnya harus sekhusyuk Nabi

7. Tidak juga ada dalil syar’i maupun qaul para ulama yang mensyaratkan Khilafah itu harus dipimpin kepala negara sehebat Nabi

8. Maka sikap saya menolak poin pertama maupun kedua. Itu pasti.

9. Ya Allah ampuni hamba. Perbaiki agama, dunia, dan akhirat hamba. Jika tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi hamba meminta?

 

Mataram Islam, 05 Ramadhān 1438 H/31 Mei 2017 M 07.09 WIB

Penjelasan Syaikh Nâshiruddîn al-Albânî Mengenai Hadis Safînah tentang Khilafah Tiga Puluh Tahun

Penjelasan Syaikh Nâshiruddîn al-Albânî Mengenai Hadis Safînah tentang Khilafah Tiga Puluh Tahun

Hadis Safînah dimaksud dalam hal ini adalah:

الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تكون بعد ذلك ملكا

Khilâfah adalah tiga puluh tahun, kemudian setelah itu menjadi mulk (kerajaan)

 

Syaikh Nâshiruddîn al-Albâni rahimahullâh mengomentari hadis ini sebagai berikut:

“Dikeluarkan oleh Abû Dâwud (4646, 4647), at-Tirmidzî (2/35), ath-Thahâwî di dalam Musykilul Âtsâr (4/313), Ibnu Hibbân di dalam Shahîhnya (1534, 1535 – mawârid), Ibnu Abû ‘Âshim di dalam as-Sunnah (q. 114/2), al-Hâkim (3/71, 145), Ahmad di dalam al-Musnad (5/220, 221), ar-Rûyânî di dalam Musnadnya (25/136/1), Abû Ya’lâ al-Mûshilî di dalam al-Mafârîd (3/15/2), Abû Hafsh ash-Shyrfî di dalam Hadîtsnya (q. 261/1), Khaitsamah ibn Sulaimân di dalam Fadhâilush Shahâbah (3/108-109, ath-Thabrânî di dalam al-Mu’jam al-Kabîr (1/8/1), Abû Nu’aim di dalam Fadhâilush Shahâbah (2/261/1), al-Baihaqî di dalam Dalâilun Nubuwwah (j. 2) dari beberapa jalan melalui Sa’îd ibn Jumhân dari Safînah Abû ‘Abdurrahmân Mawlâ Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wasallam, ia berkata: Lalu ia menyebutkannya secara marfû’.

Baca lebih lanjut

Bagaimana Mau Mendirikan Khilafah, Sedangkan…?

Pengantar
Ini adalah dialog saya dengan seorang dosen UIN Sunan Kalijaga—hadâhullâh wa iyyâya—via sms, ketika saya mengirimkan sms kepada beliau yang berisi sosialisasi dan ajakan untuk hadir dalam acara Konferensi Rajab 1432 H di JEC Yogyakarta.
Diskusi ini berakhir dengan sebuah ketidaksepakatan mengenai: Apakah Buya Natsir—rahimahullâh—memiliki konsep yang matang tentang Negara Islam? Pendirian saya: Tidak. Sedangkan pak dosen menyatakan sebaliknya. Namun sayangnya beliau tidak menjawab ketika ditanya mengenai buku apa yang menunjukkan bahwa Buya Natsir memang punya konsep Negara Islam yang matang?
Semoga Allah mengampuni kami semua dan memperkenankan ribuan doa yang terpanjat setiap hari untuk kembalinya Daulah Khilafah. Âmîn.
Dosen:
Sejahtera di bawah kesatuan umat. Bagaimana mencitakan khilafah, masjid saja HTI tidak punya? Terima kasih.
16/05/2011 5:27 pm

Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab: Imarah dan Khilafah

Bagian Kelima Urusan-Urusan Qadhaiyah

Imarah dan Khilafah

Kitab Pertama

Bab I Hukum-Hukum Membentuk Pemerintahan


2096. “Membentuk jabatan imamah adalah tugas yang difardhukan atas umat.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2097. “Diperlukan adanya seseorang kepala negara bagi seluruh ummat Islam di dunia dan tidak dibolehkan mereka mengangkat dua orang untuk mengendalikan mereka dalam suatu masa; baik yang diangkat itu dapat bekerja sama atau tidak.”

Hukum ini disepakati para imam yang empat.

Ibnu Khaldun telah membahas masalah ini dalam bukunya Al Muqaddimah.1

2099. “Khilafah boleh menunjukkan penggantinya.”

Hukum ini mereka sepakati, sebagai yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq.

2100. “Tidak boleh seorang perempuan diangat menjadi kepala negara; tidak boleh orang kafir; tidak boleh anak kecil yang belum sampai umur dan tidak boleh yang gila.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2101. “Orang yang diangkat oleh kepala negara, sah pengangkatannya dan hukum-hukum yang mereka tetapkan harus dijalankan.”

Hukum ini disepakati para mujtahidin.

2102. “Rakyat wajib mengangkat kepala negaranya dan tidak boleh sesuatu masyarakat dibiarkan tidak berpemerintahan.”

2103. “Rakyat wajib mentaati imamnya, terkecuali pada pekerjaan maksiat.”

Hukum ini disepakati segenap ulama.

2014. “Tidak boleh kita menentang pemerintah atau kepala negara selama mereka belum melakukan kekufuran yang nyata.”

Demikian pendapat jumhur ulama. Setengah ulama membolehkan, bahkan mewajibkan rakyat menentang kepala negara yang zalim, walaupun belum nyata kufurnya.

2015. “Kita wajib bersabar terhadap kecurangan-kecurangan penguasa: jangan segera mengadakan perlawanan serta kita wajib menyampaikan kritik-kritik kepada mereka.”

Hukum ini disepakati oleh para ulama.

2106. “Kepala negara wajib membela dan memberi perlindungan kepada rakyat serta menyelesaikan segala rupa kemaslahatan mereka, baik mengenai dunia maupun akhirat.” Segenap ulama bersepakat menetapkan hukum ini.

1 Kami cenderung kepada pendapat Ibnu Khaldun. i.h.

(Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy. Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab. PT. Pustaka Rizki Putra Semarang, 2001. Hal. 516-517)